EKONOMI SEMEJA

Membaca pendapat berbagai pakar dengan ribuan analisis berkait dengan satu wilayah timur Indonesia yang katanya terluas nomor 2 (dua) setelah Kalimantan ini yang juga bila dilihat lagi memakai ukuran luas wilayah itu, maka potensi ekonomi baik darat, laut dan udara terbaik di planet yang hanya satu ini.

Sementara itu, bila dilihat lagi memakai ukuran integrasi kedalam peta Indonesia sampai tahun ini, perjalanannya sudah sedikit berubah walaupun ada sedikit turbulensi itu wajat-wajar saja sebab tingkat kemajuan (pendidikan) warga masih duduk belum sama rata dengan teman-teman dari daerah yang nun jauh di Pulau Ambon, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Sumatra.

Selanjutnya dalam perjalanan politik istimewa dengan pemberlakuan khusus seperti perawatan bayi dalam inkubator, ini semua dilakukan karena ada sebagian bangsa Papua yang inggin memisahkan diri karena tidak pernah sama sekali merasakan arti keadilan seperti yang disimpolkan dengan padi dan kapas itu.

Kondisi ketidak adilan disebabkan disebabkan bermacam-macam warna hidup membuat Jakarta mengeluarkan jurus politik istimewa dengan keuangan otonomi khusus, namun masih ada saja soal yang terlewatkan untuk diselesaikan Jakarta bersama perwakilan di Papua.

Akhir tahun ini, mulai hangat di Jakarta yaitu pembangunan Papua berbasis 7 (tujuh) wilayah adat sudah mendesak untuk dilaksanakan dalam menaikan Indeks Kebahagiaan Orang Asli Papua yang selama ini masih fluktuatif agar menjadi konstan.

Dalam tema yang diangkat ini, berawal dari keprihatinan penulis melihat peta ekonomi warga Papua selama era politik keistimewaan ini warga masih berada dalam kondisi yang memiluka sebab begitu banyak keuangan otonomi khusus sampai tahun ini belum juga mampu menaikkan total asset warga Papua dalam bentuk uang dibank, namun gambaran yang didapatkan mereka hanya dipaksanakan untuk menaikan belanja konsumsi yang diukur dari tumbuh sumburnya newcomers (usha non Papua).

Semakin tumbuhnya newcomers itu, bukan berdampak buruk pada usaha warga Papua, yang membuat teman-teman di pemerintahan bahkan sampai wilayah politik yang katanya mewakili suara rakyat itu bicara warga Papua harus mendapatkan proteksi.

Cerita proteksi sebenarnya bukan saran utama dalam menyelesaikan masalah sebab proses sebuah bisnis itu tumbuh melalui sebuah siklus bisnis yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen yang difasilitasi oleh sebuah jembatan yang dalam ilmu pemasaran biasa disebut Saluran Distribusi.

Saluran itu, biasanya terbangun atas kesepahaman kedua belah pihak dengan harga yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama, walaupun dalam perjalanan fluktuatif, tetapi itu wajar-wajar saja bagi petani atau produsen.

Persoalan kita yang belum terpevahkan berkait pembagian wilayah adat atau dalam diskusi lain biasa juga disebut wilayah pembangunan yang dalam perjalan sampai tahun ini belum juga memberi dampak ekonomi pada warga Papua, itu bisa juga diukur dari berapa warga Papua yang memiliki buku tabungan serta belum juga dilihat dari berapa total asset warga Papua dalam bentuk uang.

Berangkat dari ukuran belanja tabungan dan total asset, maka dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi tidak bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan dari cita-cita dari arti BANGKIT itu sendiri, hal ini juga diperparah lagi dengan publikasi media online katada yang menampilkan data Kabupaten pengelolaan APBD terbaik di bidang ekonomi, hanya 2 (dua) kabupaten di Papua yaitu : Asmat dan Pegubin, dinyal ini memberikan simpulan bahwa pengembangan sektor ekonomi di wilayah adat masih sebatas wacana dan serimonial saja.

Melihat dari cerita singkat di atas, maka perlu ada konsep pembangunan ekonomi semeja yang dilakukan pada wilayah adat yang terlebih dahulu dibuatkan Road Map pengembangan komoditas dimulai dari hulu sampai hilir dengan selalu melibatkan tokoh masyarakat pada masing-masing wilayah adat sebagai pendamping warga Papua dalam melakukan usahanya.

Keterlibatan tokoh masyarakat itu, penting sebab pemerintahan non formal sudah ada sebelum adanya pemerintahan modern, oleh karena itu, para elit tingkat kampung perlu diberikan kewenangan yang hampir setingkat dengan pimpinan daerah, sebab sistem pemerintahan formal dan non formal masing-masing menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.@arkam     

0 comments:

Post a Comment