PRESTASI DAN KEWAJIBAN : APA JAWABAN ANDA !



Mata Pena :arkam

Ombak memukul di tepian pantai, begitupula hati ini dukdak membaja guntingan media lokal ternama dipekarangan rumah ini, sebut saja CEPOS/11/MEI/2018 memuat berita yang teramat spetakuler sebab menjadi treding topik di hati para pemimpinan daerah yang telah meraih Opini WTP sebanyak 8 & WPD sebanyak 6, sementara daerah yang tidak termsuk kedalam pilihan di atas pasti bertanya-tanya mengapa dan bagaimana sampai kami tidak ambil bagian dalam daftar raport BPK RI. kalau memakai indikator kekinian.

Untuk yang tidak diberikan raport oleh BPK RI sebenarnya harus bersyukur bahwa pemberian opini sebenarnya bukan merupakan bagian dari Prestasi Kepala Daerah setempat, sebab opini itu sebenarnya merupakan Kewajiban dan Wajib Hukumnya untuk dilakukan Kepala Daerah dengan menjaga Keuangan Daerah dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan selalu harus memperhatikan aspek kewajaran.

Kepala daerah yang belum mendapatkan Opini, sebenarnya memiliki banyak waktu untuk menata tata administrasi pemerintahan kearah yang lebih baik dengan membuat program yang digerakan oleh misi jauh lebih indah dibandingkan membuat program yang terkena jerat batman. 

Soal sebenarnya yang harus diselesaikan masing-masing kepala daerah adalah bagaimana membangun dan mengembangkan inovasi daerah seperti e-vilage di Bayuwangi. Inovasi daerah merupakan elemen kunci dalam mengedukasi warga masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar warga semakin mengerti arti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Tanpa adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah daerah setempat jangan kita berharap memetik hasil yang baik sebab warga masyarakat dengan tingkat kemajuan yang berwarna-warni perlu dituntun agar mereka mengerti bahwa kalau pake harus ada laporan kepada yang memberikan uang itu.    
Persoalan lain yang belum terselesaikan sampai tahun ini yaitu apa otonomi khusus itu hanya mempersoalkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang banyak diperdebatkan para pakar dan analis yang muncul dadakan seakan-akan mewakili seluruh warga masyarakat. sedangkan masalah warga masyarakat tidak pernah disentuh dengan memberikan ruang yang cukup untuk menyuarakan kewenangan mereka. 

Kata Mereka (RF), Soal yang pwling terakhir itu seru dana otonomi, setelah saya lihat dan perhatikan dana otsus yg katanya 80% ke daerah itu hanya habisnsaja di belanja makan minum PNS bayar honor perjalanan dinas dll, hanya sebagian kecil yg turun ke masyarakat dalam bentuk kegiatan dan proyek, yg prokyek banyak yg tdk dikerjakan orang papua, saya kadang sedih kalo lihat RKA yg disusun, kenapa dana otsusu itu tdk disalurkan dgn baik, pertanyaan yg berikut saat apakah BPK menjadikan penyususnan RKA sebagai salah satu indikator pemberian WTP, karna banyak kegiatan yg tdk tepat.. sedih sekali... jd anggota dewan baru sa pangkas pengusulan dana2 yg tra jelass dan tepat sasaran..

0 comments:

Post a Comment