KESEHATAN KEUANGAN KAMPUNG

Mata Pena : arkam
Populasi manusia yang terus berkembang berdasarkan deret hitung tiap tahun meningkat, namun tidak berbanding luruh dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut dipersulit atau diperparah lagi dengan semakin berkembangnya tehnologi informasi membuat beberapa pekerjaan sedikit lagi hilang sebab digigit belanja non tunai dan produk-produk pengelolaan keuangan berbasis tehnologi serta belanja onlie. Tehnologi dihadirkan sebagai pilihan terakhir yang terbaik untuk menekan atau mencegah penyalah gunaan anggaran.
Potret pembangunan semenjak berintegrasi dengan Indonesia sampai tahun ini, perjalannya sedikit mengalami pasang surut yang disebabkan strubulensi status politik Papua yang masih dipersepsikan beberapa orang terdidik maupun masyarakat kurang terididik namun sudah cerdas memberikan simpulan pembangunan warga Papua masih dalam tanda tanya dan tanda seruh sebab begitu besar anggaran dan program atau kegiatan yang dilakukan tidak terah membuat pembangunan mengalami kepincangan dengan wilayah barat Indonesia.
Manajemen tata kelola pemerintah daerah memunculkan persoalan yang masih tersangkut di hati yang mungkin sedikit susah untuk dijelaskan dengan kaca mata rasional bahwa sudah begitu banyak pemekarang wilayah yang di sertai pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah sendiri, namun masih ada saja ocehan-ocehan kecil dari para pemangku kepentingan dengan memberi cap secara umum tanpa di perkuat data secara cepat memberi simpulan pemerintah belum berhasil membangun warga Papua.
Dalam kaitan itu, ada persoalan lain yang cukup menarik juga untuk diamati secara terpilah dengan membaca rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang kabupaten atau kota dengan memakai sampel acak pada penyusunan program dan kegiatan serta besaran anggaran yang terdistribusi pada masing-masing komponen belanja tidak disertai ukuran-ukuran yang jelas menimbulkan tanda tanya.
Selanjutnya dengan tidak ditetapkan ukuran-ukuran yang jelas dan rasional kemanfaatan belanja tersebut akan menimbulkan dugaan bahwa jangan-jangan ada konspirasi para pemangku kepentingan untuk menikung angaran tersebut pada kebutuhan belanja yang sifatnya memperkaya diri sendiri. Dugaan ini dimunculkan sebab kalau dilihat dari sudut pengelolaan anggaran berbasis kinerja pemerintah belum secara serius atau tegas melakukan pencegahan pada sumbangan ke kantong korupsi dan belanja konsumtif pemangku kepentingan.
Pemerintahan di era kepemimpinan Joko Widodo dan Yusuf Kalla mulai mengambil langkah-langkah strategis dengan program nawacita yang salah satunya mengembangkan konsep membangun dari wilayah pinggiran atau wilayah kampung ke kota, model itu dilakukan sebagai titik masuk untuk menghadirkan Indonesia kembali di wilayah-wilayah pinggiran Papua.
Kesempatan yang lain yaitu pemerintah membantu mempercepat proses pembangun di papua dengan cara memekarkan beberapa wilayah menjadi daerah otonom baru mulai dari tingkat terkecil Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi yang diperkirakan akan terus dimekarkan tahun ini, karena pemerintah mulai sadar bahwa Indonesia sedikit mulai hilang di Papua.
Pemerintah memberikan otonomi secara penuh kepada kampung untuk mengelola keungan kampung dengan anggaran yang diberikan teramat besar dengan peruntukan untuk membangun kemandirian melalui pengelolaan potensi kampung secara ekonomis, efisien dan efektif dengan selalu memegang prinsip transparansi dan akuntabel karena anggaran yang diberikan milik bersama warga kampung.
Untuk menghindari hal-hal negative dalam pengelolaan keuangan kampung, maka pemerintanah tingkat kampung selalu dan selalu diarahkan bahkan dipaksakan dengan pemerintah mengeluarkan kompas penunjuk arah pengelolaan keuangan kampung dengan baik melalui beberapa aspek meliputi : (1) Perencanaan Program; (2) Penganggaran (RAPBDesa); (3) Pelaksanaan Program dan (4) Pengawasan dan Evaluasi. Empat aspek tersebut merupakan elemen penting yang terintegrasi satu sama lain dalam pengelolaan keuangan kampung.
Perjalanan pengelolaan keuangan kampung masih menimbulkan berbagai macam persoalan, namun yang paling besar mendapatkan sorotan yaitu aspek sumber daya manusia aparat kampung, dimana rendahnya tingkat pendidikan membuat pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan kampung masih minim, hal tersebut bisa juga dilihat dari kecepatan penyelesaian laporan keuangan kampung belum sesuai kalender belanja pemerintah daerah per tanggal 15 Desember batas akhir pelaporan keuangan kampung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Persoalan pengelolaan keuangan kampung semakin menarik untuk di dalami lebih dalam khususnya di Papua yang perjalanannya banyak menghiasi surat kabar lokal dan nasional bahkan menjadi trending topik di media sosial sampai-sampai ada aparat kampung yang nama naik karena menikung anggaran kampung untuk memperkaya diri sendiri. Persoalan bermunculan ke permukaan semua itu pasti disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan membuat aparat kampung menikung anggaran kampung.
Data lapangan menujukkan pengelolaan keuangan kampung di hampir seluruh wilayah papua belum berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah, hal itu bisa dilihat dari proses (1) Perencanaan Program; (2) Penganggaran (RAPBDesa); (3) Pelaksanaan Program dan (4) Pengawasan dan Evaluasi semuanya sudah berjalan dengan baik karena ada dukungan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksaan program dan kegiatan tidak ditemukan kesalahan sementara pada kecepatan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

0 comments:

Post a Comment