EKONOMI PAPUA MEMILUHKAN


P
apua dengan kurang lebih 250 kelompok etnis, dimana masing-masing komunitas mempunyai bahasa dan gaya hidup mereka sendiri. Papua dengan heterogenitas kelompok etnis dengan karakteristik sosial budaya yang unik serta dengan  kekayaan alam Papua yang besar dalam hal kesuburan tanah, hutan, sumber daya mineral serta perikanan memang tidak dapat disangkal lagi. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua. Suku-suku ini memiliki tingkat kemajuan peradaban yang heterogen dan tentu saja membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan penetrasi terhadap sekitar 250 suku tersebut terutama melalui edukasi kewirausahaan dan keuangan sehingga mereka menjadi layak (bankable) dalam memanfaatkan jasa dan layanan kredit lembaga keuangan Bank dan Non Bank di Papua. Papua memiliki sumber daya alam yang kaya dengan kurang lebih 66% (1.46 juta) dari total penduduk Papua yang berjumlah 2,3 juta merupakan pasukan penjaga Tanah Papua (Masyarakat Adat) masih terperangkap dalam kesmiskinan, sementara sisa sekitar 34% adalah masyarakat non adat yang datang untuk menetap di wilayah ini atas keinginan sediri ataupun diundang masuk melalui program transmigrasi yang disponsori pemerintah dari Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Sumatra, Selawesi, Toraja, Maluku, Ternate, Kalimantan. Perjalanan Papua sampai saat ini kemiskinan masih belum terkoreksi dalam data nasional (llihat BPS Nasional) dan masih merupakan tantangan pembangunan yang utama. ILO (2003) menyebutkan ada enam faktor utama yang membuat kemiskinan tersebar luas di kawasan ini, yaitu: 1) Isolasi dan jurang pemisah antar daerah; 2) Rendahnya mutu sumber daya manusia; 3) Rendahnya pendapatan akibat keterbatasan produksi; 4) Hambatan budaya; 5) Rendahnya komitmen politik terhadap pengembangan masyarakat secara berkelanjutan; dan, 6) Kebijakan dan program yang tidak terintegrasi.

B.         MEMBEDAH USAHA ORANG ASLI PAPUA
S
aya membaca dari berbagai sumber yang memuat tulisan tentang perilaku bisnis orang asli papua bayak orang yang secara cepat dan emosional memberikan informasi kunci kegagalan memulai usaha yaitu : (1) perilaku suka mambuk; (2) Ikatan kekeluargaan yang kuat; (3) pengetahuan tentang fungsi bank masih kurang, sampai yang lebih ekstrim lagi (4) mereka tidak layak mendapatkan pinjaman lembaga keuangan. Fenomena tersebut diatas sebenarnya bukan menjadi sebuah alasan utama untuk tidak menjadi pengusaha yang sukses, namun persoalan diatas menjadi Black Box yang harus bisa dipecahkan bersama-sama dengan cara seperti mengembangkan potensi sumber daya manusia Papua dan menjadikan Papua lebih kaya melalui dunia usaha (investasi dan tranding saham).
Catatan Saya hadir sebagai bisikan ringan dalam melawan lupa, lupa apa ? lupa bangun tidur tepat waktu agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang teramat melelahkan untuk mereka pemegang kalkulator pemerintahan mengkalkulasi atau menghitung seberapa besar harapan seluruh pihak untuk bisa melihat dan menyelesaikan persoalan tatapan orang Papua yang lagi kosong karena nilai hidup mereka dikomersialkan oleh mahluk lain yang menyebabkan ekonomi orang asli Papua bagaikan anak tiri yang tak diurus ataukah sengaja dibiarkan mampus atau berdiri kaki sendiri melawan pemodal-pemodal besar yang masuk bagaikan migrasi burung dari wilayah tandus ke wilayah yang subur. Disisi yang lain yaitu konsep pemberdayaan ekonomi dieluk-elukan penguasa ternyata yang diberdayakan mereka-mereka itu saja atau karena ada sebuah alasan klasik mereka belum mampu, mereka belum memenuhi syarat dan lain-sebagainya, mungkin alasan itu ada benarnya sebab biaya politiknya mahal maklum politik dagang bermain disini sebagai faktor yang memiliki daya ungkit kuat dalam proses pengambilan keputusan sebab free besar skali. Soal itulah yang memberikan jawaban pemberdayaan ekonomi orang asli papua berjalan ditempat bagaikan anak tiri yang tak diurus, harus sampai kapan kita harus hidup berbual dan terbual ataukah kita mau berubah tetapi wajah tidak berubah.
Contoh lagi, saya berjumpa dengan seorang mama yang membuka usaha jualan pinang berasal dari wilayah pegunungan tengah yang sama sekali produk buah pinang tidak masuk dalam nilai hidup mereka. Nilai hidup yang dimaksudkan adalah hasil-hasil kebun yang sudah diwariskan dari generasi-generasi misalnya menamam ubi jalar, ubi kayu, memelihara ternak, menanam pisang dan sayur-sayuran. Fenomena itu melahirkan sebuah informasi atau pertanyaan bagaimana memilih pinang yang baik, ilmu itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang mempunyai nilai hidup dengan pinang (Jayapura, Serui, Biak dan Merauke). Penjelasan mama singkat saja bahwa mama menjalankan usaha penjualan buah pinang dengan modal utama berdasarkan pengalaman karena mama juga makan pinang, jadi untuk memilih mana yang qualitas baik dengan qualitas tidak baik pertama-tama dicoba satu biji dulu sebelum membuat keputusan untuk membeli buah pinang, usaha penjualan pinang di jalankan berdasarkan pengalaman karena sisi pemasaran produk itu tidak mengenal sekmen pasar diterima semuah generasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif menurut cacatan social budaya papua. Sementara dari sisi akses informasi antar penjual dan pengumpul sudah terbangun secara alamiah.
Issu membangun bisnis berdasarkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang didasarkan pada masing-masing wilayah cukup menarik namun kurang mengigit bagi pemegang kalkulator alias pimpinan negeri seribu satu ketidak pastian ini maklum biasa sibuk berpolitik saja sampai-sampai lupa kegiatan ekonomi yang dikembangkan sebagian besar direncanakan berdasarkan informasi pasar dan harga produk tersebut lagi bagus-bagusnya itu yang dikembangkan sampai pemerintah lupa mengembangkan produk yang berkaitan dengan nilai hidup orang asli Papua.
Contoh berikut ini adalah seorang mama papua bawa ubi kayu jauh-jauh kepasar hanya dengan tujuan jualan sambil lihar atau kunjungi keluarga. Fenomena itu sedikit memberi informasi bahwa konsep bisnis belum dipahami dengan baik karena faktor pendidikan, inilah sebuah persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama di para-para adat dengan konsep satu tungku dalam satu rumah adat dalam menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat Papua.
Sejarah merupakan rujukan bacaaan yang baik untuk kita lihat kembali bersama-sama tentang tema kekerabatan dalam catatan budaya Papua dijelaskanikatan kekerabatan merupakan salah satu faktor kunci mempengaruhi perilaku bisnis ? misalnya produk hasil kebun atau tangkapan dilaut maupun buruan yang pertama-tama didahulukan adalah makan keluarga inti dan saudara terdekat kalau ada sisa barulah dibawah kepasar sekalian jalan-jalan lihat keluarga.
Banyak diperdebatkan berkait ikatan kekeluargaan yang menjadi kunci penghambat perilaku bisnis orang asli papua, issu itu masih perlu dibuktikan dengan data karena kekerabatan masyarakat yang membentuk modal sosial yang memiliki nilai jual tinggi yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk dikelola menjadi produktif. Sementara itu, potret tanah Papua juga banyak memberikan energy yang kurang memuaskan dimana kalau dilihat program pengembangan ekonomi lokal masih sebatas seremonial dengan banyak menerjemahkan kegiatan pengembangan ekonomi dari pusat yang sebenarnya bukan sebagai kegiatan prioritas dengan menterjemahkan regulasi-regulasi yang ada sampai-sampai lupa juga bahwa mereka punya Undang-Undang Otonomi Khusus yang sebenarnya itu rujukan utama dalam membangun keadilan ekonomi masyarakat. Persoalan yang sampai saat ini belum diselesaikan yakni interfensi ekonomi berkaitan dengan nilai hidup masih menjadi Black Box yang belum terpecahkan maklum pemerintah masih sibuk urus politik.
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi papua sejak berintegrasi dengan Indonesia sampai saat ini. Konsep membangun dan mengembangkan menurut para suraman banyak menempatkan menempatkan masyarakat pribumi sebagai objek pembangunan atau strata paling bawah. Pendekatan ekonomi berbasis nilai hidup diciptakan sebagai cara untuk menjadikan anak pribumi sebagai tuan dinegeri sendiri.
Pada era kekinian pemberdayaan ekonomi anak pribumi, menjadi sebuah wacara yang berulang-ulang disampaikan dengan tampa diketahui sejauhmana dampak ekonominya kepada anak pribumi. Meminjam pendapat para suraman yang menjelaskan bahwa waktu dan masa berganti dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa masyarakat bisa menikmati hasil kegiatan ekonomi secara adil dan merata.
Mubyarto, dkk (2014) menjelaskan contoh konsep ekonomi menurut Sukarno dengan konsep marhaernismenya telah berusaha untuk membangun model ekonomi kerakyatan Indonesia dengan berpijak pada situasi dan kondisi rakyat Indonesia pada masanya, Soeharto berusaha membangun ekonomi kerakyatan dengan Repelitanya dengan basis pedesaan, era berganti dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis. Pada masa pemerintahan SBY, mindset ekonomi tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru, pemerintah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi. Sehingga terjadilah disparitas ekonomi yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin. Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor ini bisa dibuktikan dengan banyaknya investor yang menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, migas, dan lain-lain. Sedangkan di sektor riil seperti usaha kecil menengah banyak yang mengalami gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil menengah.
Bas Suebu dengan konsep ekonomi respek telah berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan kebijakan pada basis kampung menunjukkan kesejahteraan anak kampung sedikit berubah karena banyak uang beredar di kampung. Pada masa pemerintahan Lukas Enembe pemikiran pengembangan ekonomi tidak bedah jauh dengan Suebu pada basis kampung dengan lebih di fokuskan pada lima wilayah adat. Era kepemimpinan Lukas Enembe berakhir ekonomi anak pribumi pada lima wilayah adat yang semakin tidak jelas dan rakyat berada dalam kemiskinan.
Dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di tanah Papua yang mayoritas penduduknya adalah orang asli papua, pemerintah telah memberlakukan UU No. 21/2001, yang memberikan kesempatan strategis daerah dalam menjalankan pemerintahan serta proses pembangunannya. Proses pembangunan perlu menetapkan kerangka pembangunan yang sesuai dengan budaya, karakteristik dan sumber daya masyarakat adat Papua serta peka terhadap kebutuhan pengembangan sosio-ekonomi, budaya dan politik mereka.
Sebagai tindak lanjut dalam memperkuat (Inpres) No. 5/2007 tentang proses percepatan pembangunan di Papua pada era kepemimpinan SBY. Presiden JOKOWI mengeluarkan delapan kebijakan pokok presiden terhadap Papua. Delapan kebijakan itu yakni masalah Papua harus diselesaikan melalui pendekatan pembangunan dan kesejahteraan, penyelesaian kekerasan di Papua salah satu wujudnya antar lain pemberian grasi dan membangun Papua tanpa konflik, mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan perlu ada kontrol guna melihat semua prioritas, memprioritaskan pelayanan publik kepada masyarakat, menjadikan Papua daerah terbuka, memprioritaskan pembangunan sistem ganda, akselerasi pembangunan infrastruktur khususnya membukan isolasi di daerah dan mencanangkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi nasional dan mengembangkan pelabuhan serta dermaga perikanan.
Menurut Rizal Ramli (2014) menjelaskan ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada human development Index yang dilihat dari (1) status gizi; (2) status kesehatan; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup; (4) prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. (by arkam)

0 comments:

Post a Comment