KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PROTEKSI ORANG ASLI PAPUA DI TANAH PAPUA

(Skrip Jurnal Arius Kambu)




ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana kebijakan dan program untuk melindungi orang asli papua dengan berfokus pada perlindungan orang asli papua dalam sebuah peraturan daerah khusus sebagai produk turunanan dari otonomi khusus. Berbagai issu terhadap penyelamatan orang asli papua di atas tanah leluhurnya di masa depan juga dibahas dengan tujuan untuk merumuskan beberapa strategi kebijakan perlindungan yang mungkin dapat diaplikasikan untuk pencapaian perlindungan populasi orang asli papua yang semakin kecil di atas tanah leluhur mereka.

PENDAHULUAN
“Mau merdeka atau tidak biarkan kami menentukan nasib kami sendiri di atas tanah leluhur kami”
Ketika Papua mulai berbenah kedalam isi rumah tangganya sendiri dengan sistem pemerintahan Otonomi Khusus yang konon katanya ada “Kewenangan Yang Seluas-Luasnya” (Jawabannya Cukup Anda Sendiri). Merujuk pada otonomi khusus Papua, maka terbentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural yang memiliki kesempatan dan kewenangan seluas-luasnya untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai layanan bagi kepentingan orang asli papua, salah satu bagian yang mendapatkan perhatian cukup serius di era otonomi khusus yakni “Penyelamatan orang asli papua di atas tanah leluhurnya”.
Otsus memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah di tanah Papua untuk mengembangkan potensi dan peluang yang ada demi terwujudnya keadilan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup orang asli papua .
“ Distribusi ekonomi terpusat pada kepentingan kelompok (Nepotisme Kelompok & Keluarga)”
Kondisi orang asli papua mengalami kesenjangan antara orang pantai dan orang gunung dan secara spesifik antara yang dekat birokrasi (saudara pejabat) dan diluar birokrasi (bukan saudara pejabat) karena sembilan dari sepuluh orang asli papua memberikan pendapat Otonomi Khusus belum mampu mensejahterakan mereka, sementara itu ada alasan lain yang bisa juga dijadikan pertimbangan dalam menilai pengembangan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli papua. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa bergeraknya ekonomi orang asli papua biasanya dipengaruhi oleh status keluarga dekat birokrasi ini yang paling dominan memberikan nilai ekonomi (kesejahteraan) bagi keluarga dekat mereka sementara bagi mereka yang bukan termasuk dalam wilayah ini susah mendapatkan akses ekonomi (kesejahteraan) yang membuat mereka sampai saat ini belum memiliki rasa keindonesiaan sama sekali.
Karena itu, otonomi khusus belum mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya sesuai cita-cita yang diharapkan bersama yaitu menciptakan rasa keindonesiaan orang asli papua serta bersama-sama mereka menciptakan iklim yang kondusif dalam menjaga keutuhan peta Indonesia yang sudah ada titik api yang mulai dan akan terus membakar peta Indonesia.
Masalah tanah Papua memiliki ekor panjang untuk dibaca kembali karena masa lalu sebagai referensi untuk menata masa depan sesuai amanat otonomi khusus di tanah Papua. Era kini merupakan kebalikan dari apa yang terjadi dimasa lalu, era dimana definisi penentuan nasib sendiri, mau merdeka atau tidak, biarkan kami yang menentukan sendiri di tanah leluhur kami.
Daerah diseluruh tanah papua mempunyai kesempatan yang sama untuk menciptakan dan mengembangkan semua pootensi yang dimiliki untuk  dimanfaatkan bagi kepentingan bersama, karena itu semua potensi yang ada dapat terwujud nyata apabila pemerintah mampu menciptakan rasa keindonesiaan orang asli papua dengan menghormati apa yang sudah dimuat dalam UU/21/2001 Otonomi Khusus dengan produk turunannya.

TELAAH LITERATUR
Kebijakan Publik
Kebijakan publik memiliki banyak arti yang dapat definisikan ke dalam beberapa jenis. Dalam memahami kebijakan publik salah satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajement, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai democratic governanace. Dalam penelitian ini meminjam beberapa pendapat para ahli diantaranya, menurut  William N. Dunn (1998) mengemukakan  bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Analisis  kebijakan  bukanlah  sebuah  keputusan,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Weimer  and Vining,  (1998). The product  of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis  kebijakan  publik   lebih  merupakan  nasehat  atau bahan  pertimbangan   pembuat   kebijakan  publik   yang   berisi   tentang   masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Policy  analysis  is evaluable, because  it can  help  a decision maker by providing information through   research and  analysis,  isolating  and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways  of translating ideas into feasible and realizable policies. Its  major  contribution may  be  to   yeald insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more  than  adjunct,  although  a powerful  one, to the judtment  , intuition, and experience of decision makers. (Quade, 1984). Analisis kebijakan adalah sangat penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif- alternatif baru dan mengusulkan cara-cara   menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal  yang penting dalam  rangka  penilaian,  intuisi  dan  pengalaman  si pembuat keputusan.

Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah  kepada  daerah  untuk  mengurus rumah tangganya. Menurut Saragih (2003) kata autonomy berasal dari Bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata autonomia, yang artinya  : The quality or state being independent,free, and self directing. Atau The degreeof self determination or political control possed by a minoritygroup, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence. Menurut Koesoemahatmadja (1979), Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur) Wayong (1979), menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali potensi daerah sendiri yang didukung oleh pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan sendiri melalui pembuatan regulasi yang melindungi orang asli papua.

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan opini, dengan berupaya melakukan pengumpulan data seperti apa adanya tanpa perlakuan khusus terhadap obyek penelitian melalui pencuplikan catatan media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan issu-issu Papua. Setelah data terkumpul akan dianalisis, dideskripsikan dan diinterprestasi supaya dapat memberikan gambaran yang faktual dalam latar alamiah mengenai obyek dan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian opini ini adalah seluruh Orang Asli Papua mempunyai kesempatan yang sama untuk di minta pendapat berkait dengan issu-issu penyelamatan, orang asli papau, rekrutmen partai politik dan partai lokal  dalam sistem pemerintahan otonomi khusus yang dilihat dari aspek  kebijakan dan program proteksi Orang Asli Papua. Data yang diperoleh dari penelitian opini adalah primer sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan catatan media cetak dan elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan stusi pustaka. Sedangkan analisis menggunakan model analisis wacana karena sesuai dengan jenis data yang akan dipumpulkan memakai skala likert.

PEMBAHASAN
Cerita SKPD ......cuman pake sekitar 10 % dana otsus untuk pendidikan, kesehatan & ekonomi.......trus sisanya kami pake untuk belanja lain-lain
Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah dalam menata sistem anggaran dengan pembagian yang proposional sebagai kesempatan bagi Indonesia mempertahankan keutuhan peta Indonesia, apa implikasi opini publik yang kurang positif terhadap penawaran produk (otonomi khusu) sebagai dinding pembatas kebebasan publik secara universal. Celakanya, orang-orang papua yang mencoba menjadi aktor mencatat segala bentuk aksi-aksi sosial masyarakat dalam sebuah transkrip yang dinamakan UU/21/2001 Otonomi Khusus Papua yang diharapkan dapat memberikan sinar pencerahan dalam memadam titik api yang mulai dan akan terus membakar peta Indonesia.
Karena itu, kedengaran suara masyarakat papua menjadi mutlak, meminjam pandangan analisis menjelaskan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua bukan persoalan besarnya anggaran, infrastruktur atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, tapi yang lebih penting lagi adalah masalah manusia. Apa yang sedang dilakukan pemerintah dilihat dan dirasakan oleh orang asli papua karena itu mereka pasti punya penilaian krusial, terutama lemahnya penegak hukum di Papua, ilegal loging, dan kolusi, korupsi serta nepotisme perlu diletakkan dalam kerangka momentum untuk merajut kembali rasa ketidak Indonesiaan orang asli Papua.
Dalam melihat posisi dan peran pemerintah daerah dalam kontek kewenangan seluas-luasnya, kita sering kali terperangkap pada persoalan dominasi dan arogansi pemegang kalkulator pemerintahan terhadap pemberdayaan orang asli Papua. Pada perkembangannya ketimpangan hubungan kemudian tidak saja dilihat secara langsung. Berbagai lembaga swadaya masyarakat pada akhirnya juga dipandang sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Untuk mendapatkan evaluasi umum orang asli papua tentang keadaan di papua ketika survei ini dilakukan pertama-tama penulis lakukan dengan meminjam pandangan dalam melihat posisi dan peran pemerintah daerah dalam kontek kewenangan seluas-luasnya. Pada perkembangannya ketimpangan hubungan
Rizal Ramli (m.tempo.co), pemerintah pusat sebenarnya telah memberi bantuan berupa uang kepada masyarakat Papua setiap tahun. "Nilainya sebesar 32 triliun. Kalau dibagikan langsung, setiap warga Papua bisa dapat Rp 10 juta per orang," ujar Rizal dalam sesi tanya-jawab dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi di Aula Telkom University, Kabupaten Bandung, Selasa, 24 Mei 2016.
kemudian tidak saja dilihat secara langsung.  
Untuk mendapatkan evaluasi umum orang  asli papua tentang keadaan otonomi khusus papua, ketika penelitian dilakukan dengan mengali berbagai informasi ditanya bagaimana pandangan mereka dalam tiga masalah umum : keadaan ekonomi, penegakan hukum, dan keamanan di papua. Orang asli papua menilai bahwa keadaan ekonomi papua sekarang, lebih dari separuh orang asli papua menyatakan keadaan ekonomi di papua buruk. Sementara untuk penegakan hukum di Papua, proporsi yang menilai keadaannya akan baik dari atas penilaian keadaan ekonomi. Penilaian lebih baik diberikan atas keadaan keamanan.
Walaupun orang bisa menilai keadaan di papua dengan pemberlakuan otonomi khusus keadaan keamanan di papua lebih baik, tapi bagi orang asli papua menilai keadaan papua masih sangat kurang baik. Ketika diminta mengevaluasi keadaan ekonomi keluarga/rumah tangga dan keadaan ekonomi papua pada umumnya sekarang dibandingkan tahun lalu, juga dua dari sepuluh warga papua yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangga mereka dan keadaan ekonomi provinisi papua sekarang kurang baik dibandingkan zaman pemerintahan orde baru.
Sementara itu, ketika orang asli papua diminta memberikan penilaian umum atas kerja pemerintah daerah dalam menangulangi kemiskinan, proporsi yang memberikan penilaian positif kurang lebih konsisten dengan proporsi penilaian mereka terhadap kondisi ekonomi di papua sekarang. Hanya dua dari sepuluh orang asli papua yang menilai bahwa pemerintah daerah sudah cukup banyak memberikan kemajuan dalam upaya mengurangi korban pelecehan hak-hak orang asli papua. dan, lima dari sepuluh orang asli papua yang secara eksplesit menyatakan baru sedikit atau tidak ada kemajuan yang dibuat pemerintah daerah dalam menangulangi kemiskinan struktutal. Perasaan ini ditemukan lebih besar lagi bagi orang asli papua yang terkena langsung musibah tersebut. tujuh dari sepuluh orang asli papua yang kena musibah tersebut menilai baru sedikit atau tidak ada kemajuan yang dicapai pemerintah daerah setelah tiga tahun otonomi digulirkan.
Indikator opini mereka di atas menunjukkan pemerintah daerah dirasakan paling buruk upayanya dalam menagulangi kemiskinan. Apakah fakta objektivitasnya demikian, tentu perlu analisis lebih lanjut. Tapi kalau opini publik dipandang sebagai faktor penting untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah kearah yang lebih baik, dan bahwa opini publik punya nilai opini politik bagi pemerintah daerah, sikap dan tindakan responsif terhadap aspirasi orang asli papua, maka indikator tersebut harus diperhatikan.
Inbox Tabenak
“Bagi OAP jangan KB karena NKRI segaja buat agar OAP berkurang dari tanah leluhurnya”
Masalah lebih penting bagi pemerintah daerah, terumata yang berkepentingan dengan keutuhan peta Indonesia, apa implikasi opini publik yang kurang positif terhadap monopoli pemerintah pada pasar gagasan tersebut bagi rasa keindonesiaan orang asli papua. Meminjam pandangan analis menyebutkan salah satu cara untuk mengukur rasa keindonesiaan, atau rasa kebangsaan pada umumnya, adalah tingkat kebanggaan seseorang warga (orang asli papua) menjadi warga bangsa bersangkutan. Dalam konteks ini adalah tingkat kebanggaan orang asli papua menjadi warga Indonesia. Ketika studi kasus menggunakan metode pencuplikan sistematis dari yang diaminkan Cepos Senin, 18/7/05. Perjalanan Otonomi khusus memiliki ekor panjang, karena masa lalu merupakan sumber informasi yang penting untuk menjelaskan rasa kebanggan orang asli Papua pada pemerintah daerah diantara orang asli Papua pada umumnya dan juga orang asli Papua yang merasakan. Kalau dibandingkan dengan tingkat kebangaaan memilih otonomi khusus dari survei menunjukkan bahwa tidak ada kebanggaan pemberlakuan otonomi khusus di papua pada umumnya, sembilan dari sepuluh merasa sangat atau cukup bangga merasakan otonomi daerah. Sementara pada populasi orang asli papua, hampir semua orang asli papua tidak merasa bangga terhadap otonomi daerah.
Namun demikian, proporsi tersebut tetap harus mendapat perhatian. Perhatian terutama harus diberikan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi dan sosial budaya orang asli papua, terutama lagi terhadap pelangaran hukum sebab ada pola yang menunjukkan ada hubungan antara kondisi ekonomi orang asli papua dengan pandangan pemerintah dalam menanggulangi pembakaran peta Indonesia dan kebanggan menjadi w arga Indonesia. Orang asli papua merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka tiga tahun belakangan ini tambah buruk dari tahun sebelumnya, cenderung memandang pemerintah kurang atau tidak banyak berbuat untuk penanggulangan berbagai pelanggaran di papua.
“ Papua tidak memiliki otonomi khusus, Papua hanya memiliki dana otonomi khusus “
(cnhblog.com
Pola itu menunjukkan bahwa bila kondisi ekonomi orang asli papua dirasakan berkurang, maka terbuka peluang semakin menurunnya rasa keindonesiaan orang asli papua dan dirasakan bila pemerintah daerah dirasakan semakin banyak berbuat untuk perbaikan keadaan di papua maka proporsi yang merasa bangga menjadi warga Indonesia juga semakin besar dan kuat. Otonomi khusus telah melahirkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah papua secara menyeluruh, dan kesempatan untuk memperkuat rasa keindonesiaan orang asli  papua akan otonomi khusus yang sebenarnya ? Sebagian besar dari masalah itu terpulang pada kerja pemerintah daerah.
Untuk melihat kebijakan dan program proteksi orang asli papua pada catatan ini penulis merasa perlu untuk meminjam pendapat (cnhblog.com) menjelaskan migrasi etnis minoritas ke tanah papua liar dan tidak terkontrol. migrasi yang liar ini membuat provinsi paling timur Indonesia ini tidak mampu menjamin kehidupan orang asli papua. orang asli papua semakin hari semakin sedikit dan menjadi minoritas diatas tanah leluhur mereka sendiri serta ekonomi orang asli papua masih bertumpuh pada pemerintahan alias Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sumber ekonomi utama, issu ASN masih menjadi sumber penghambat kemandirian ekonomi orang asli papua. Sementara itu catatan Jim Elmslie, 2010  dalam (HarianPapua.com) menjelaskan orang asli papua semakin berkurang dengan jumlah 3.612.854 jiwa, membuat perbandingan tahun 1971 orang asli papua berjumlah 887.000 jiwa pada tahun 2000 orang asli papua berjumlah 1.505.405 jiwa. Berdasarkan data ini disimpulkan bahwa pertumbuhan orang asli papua hanya 1,84 persen per tahun. Sekarang tahun 20016. Berapa jumlah orang asli papua ? belum ada data pasti, kita semua belum memiliki data valid tentang jumlah orang asli papaua di atas tanah leluhur mereka. 
Berangkat dari alasan migrasi etnis minoritas dari luar tanah papua yang liar ini, mungkin sebagai alasan utama Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan kultural orang asli papua mencoba untuk mengeluarkan regulasi untuk melindungi orang asli papua dari kepunahan diatas tanah leluhurnya.    

0 comments:

Post a Comment