KAJIAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PUBLIK KABUPATEN KEEROM
TAHUN 2012 (PENGANGGARAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN)


PENDAHULUAN
Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Lima dari tujuh distrik di Kabupaten Keerom berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG, yaitu Distrik Towe, Web, Waris, Arso Timur, dan Senggi. Kabupaten ini diprioritaskan menjadi daerah transmigrasi, daerah pertanian tanaman pangan serta perkebunan.

Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Keerom mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2006–2010. Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Keerom dalam kurun waktu 2007–2011. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Keerom selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi ringan dengan kecenderungan menurun. Setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 10,95 persen, namun di tahun 2010-2011 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 9,73 dan 9,93 persen. Sektor bangunan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kontribusi sebesar 36,99 persen. Sedangkan berdasarkan analisis Location Quetiont (LQ) terdapat lima sektor unggulan. Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan merupakan sektor unggulan.

Jumlah penduduk Keerom berfluktuasi untuk kurun waktu 2006–2010. Penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan hal ini menyebabkan sex rasio mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut. Rata–rata pertumbuhan penduduk Keerom selama lima tahun terakhir sebesar 0,94 persen. Sebagian besar penduduk Keerom bekerja di sektor pertanian sebesar 69,15 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Keerom masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Keerom masih terbuka. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) rata-rata 73,42 persen dan Angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) rata-rata sebesar 95,22 persen.

IPM Kabupaten Keerom dalam kurun waktu 2007–2010 lebih baik dibanding Provinsi Papua. Secara rata-rata IPM Keerom sebesar 68,68 sedangkan IPM Provinsi Papua sebesar 64,33. Kesenjangan antara IPM dan IPG relatif tinggi dalam kurun waktu 2007–2010. Tingkat kesenjangan IPM dan IPG menjelaskan akses perempuan ke dalam aktivitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Secara rata-rata kesenjangan IPM dan IPG mencapai 4,18. Selain itu angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Keerom meningkat selama empat tahun.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Keerom kurang maksimal. Rata-rata pencapaian kapasitas pengelolaan keuangan daerah hanya sebesar 36,4 persen dari total indikator pencapaian. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengelola keuangan daerah masih berada di bawah rata-rata (50 persen). Bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah mencapai 55 persen, hal ini menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah termasuk “good/fairly acceptable”. Nilai capaian indikator PFM yang terkecil adalah bidang audit dan pengawasan eksternal yang hanya mencapai 20 persen.

PENDAPATAN DAERAH
Tren realisasi pendapatan berfluktuatif. Tren realisasi pendapatan cenderung lebih kecil dari anggaran kecuali di tahun 2007 yang tingkat realisasinya lebih besar dari anggaran. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2011 sebesar Rp11,94 juta dan terendah tahun 2007 sebesar Rp9,58 juta.
Pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer atau dana perimbangan dari pusat. Pendapatan transfer masih sangat dominan dengan rata-rata prosentase sebesar 80,69 persen bagi Kabupaten Keerom. Sedangkan rata-rata PAD hanya sebesar 1,57 persen, sisanya sebesar 17,74 persen merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Efektifitas penerimaan PAD belum dioptimalkan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah relatif sangat kecil yang hanya mencapai 1,57 persen dari total PAD. Efektifitas penerimaan pendapatan daerah sudah lebih baik dari Provinsi dengan rata rata mencapai 101,21 persen dibandingkan dengan Provinsi Papua yang hanya 100,70 persen.

BELANJA DAERAH
Porsi belanja sudah lebih baik karena belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung selain juga itu rata-rata pertumbuhan untuk belanja langsung lebih besar dari rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung. Rata-rata kenaikan belanja modal menduduki urutan pertama disusul barang dan jasa pada urutan kedua dan belanja gaji pada urutan ketiga.

Belanja sektor pendidikan rata-rata baru mencapai 16,90 persen belum sesuai dengan amanat undang-undang sebesar 20 persen. Selain itu, belanja sektor kesehatan rata-rata baru mencapai 8,04 persen. Sedangkan belanja sektor pemerintahan umum merupakan yang paling besar dengan rata-rata sebesar 37,41 persen.




SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS
Sektor Pendidikan
Target dan realisasi belanja sektor pendidikan menunjukkan tren positif yang terus meningkat selama lima tahun anggaran. Hal serupa juga berlaku untuk belanja tidak langsung maupun langsung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu sepanjang tahun 2007-2011 alokasi terkecil diperuntukan untuk belanja pegawai dan rata-rata belanja perkapita pendidikan tidak mengalami pertumbuhan.

Jumlah belanja langsung yang besar berdampak pada kinerja di sektor pendidikan, seperti jumlah murid, guru, maupun gedung sekolah berfluktuasi dengan tren yang terus meningkat. Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni di tiap jejang cenderung meningkat sepanjang tahun.

Sektor Kesehatan
Rencana dan perubahan anggaran belanja di sektor kesehatan cenderung meningkat sepanjang lima tahun pengamatan. Target dan Realisasi belanja sektor kesehatan menunjukkan pertumbuhan positif yang meningkat selama lima tahun. Selain itu berdasarkan klasifikasi ekonomi anggaran belanja kesehatan, belanja langsung menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2011, dan juga anggaran belanja tidak langsung juga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Belanja di bidang kesehatan selama lima tahun didominasi oleh belanja barang dan jasa.

Tenaga medis serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan juga belum maksimal. Meskipun demikian beberapa rasio kesehatan menunjukkan peningkatan selama tahun pengamatan. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran sangat bervariatif, prosentase persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan kurun waktu pengamatan. Angka persentase persalinan oleh tenaga medis memiliki hubungan yang signifikan dengan angka kematian ibu di Kabupaten Keerom. Selain itu juga dari beberapa jenis penyakit, penyakit ISPA menduduki peringkat teratas dalam sepuluh besar pengakit yang diderita masyarakat di Keerom.

Sektor Pekerjaan Umum–Infrastruktur
Penyerapan anggaran masih kurang hal ini terlihat dari rata-rata anggaran yang tidak terserap sebesar Rp36,55 milyar. Meskipun tingkat realisasi anggaran yang cukup kecil, namun terdapat penambahan panjang jalan yang rata-rata bertambah sebesar 18,163 km per tahun. Kualitas kondisi jalan yang ada sebagian besar masih bagus.

Belanja langsung setiap tahun cenderung meningkat. Belanja modal rata-rata 89,60 persen selama lima tahun dan merupakan proporsi belanja yang paling besar. Dengan melihat proporsi tersebut bisa dikatakan pemerintah Kabupaten Keerom telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan yang memang kelihatan meningkat setiap tahun.

Sektor Pertanian
Realisasi belanja sektor pertanian masih cenderung kecil dan tidak maksimal. Selain itu belanja langsung sektor pertanian lebih besar dari belanja tidak langsungnya. Selama lima tahun belanja langsung lebih banyak diarahkan untuk belanja barang dan jasa disusul belanja pegawai dan yang terkecil adalah belanja modal.

Luas panen kakao cenderung meningkat namun produksi cenderung menurun. Selain tanaman kakao terdapat beberapa tanaman pangan yang menjadi andalan Kabupaten Keerom antara lain padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Luas panen masing-masing tanaman pangan berhubungan positif terhadap nilai produksinya. Produktifitas tanaman kacang-kacangan lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya.

DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS)
Pencairan dana Otsus dari tingkat provinsi ke kabupaten selalu terlambat. Keterlambatan pencairan tersebut biasanya diakibatkan oleh proses administrasi yang mengalami masalah, terutama menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan dana Otsus. Penundaan ini dilakukan terkait dengan adanya evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terjadi di karenakan sumber daya manusia yang mengolah dana tersebut sangat terbatas dan walaupun ada kurang berkompeten, keterlambatan pencairan juga tidak terlepas dari efek penundaan pencairan dana Otsus tahap sebelumnya yang memiliki efek domino.

Transparansi penggunaan dana Otsus sangat rendah. Rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana Otsus menggambarkan rendahnya keinginan Kabupaten Keerom untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi penggunaan dana Otsus akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif tersebut antara lain dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.


ISU-ISU STRATEGIS
Kemiskinan
Kondisi masyarakat pada kelima distrik tersebut masih tertinggal, hidup dalam kemiskinan akibat dari tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Keerom mengalami penurunan antara tahun 2007-2009. Kondisi tersebut disebabkan karena pemerintah daerah sejak berdirinya telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat, melalui penyaluran dana bantuan kepada masyarakat miskin sebessar Rp100 juta dan pada perioda pemerintahan yang baru (2011-2016), jumlah dana dinaikkan menjadi Rp1 milyar untuk masing-masing kampung di wilayah Kabupaten Keerom.

Gender
Salah satu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Keerom yakni budaya kawin tukar, yang menyebabkan anak-anak perempuan dalam keluarga harus mau dinikahkan. Padahal secara psikologis mereka belum siap untuk menikah, dan masih ada hal lain yang memang butuh pendekatan lebih dalam antara lembaga dan masyarakat.

Laki-laki lebih diprioritaskan dalam keluarga dibanding perempuan untuk hal-hal seperti mengikuti pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

HIV/AIDS
Berdasarkan laporan Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2010/2011 yang  dirilis oleh Asian Human Rights Commission diketahui bahwa masih berlakunya  tradisi feodal di Papua, seperti alkoholisme dan sex bebas memiliki kontribusi atas penyebaran infeksi HIV/AIDS di Papua termasuk Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian dari sebuah LSM peduli HIV/AIDS menyatakan bahwa penyakit yang mematikan ini justru menular lebih banyak di wilayah perkampungan yang terisolasi dan terpencil bukan pada wilayah perkotaan. Mereka melakukan hubungan seks bebas dengan pasangan yang berganti-ganti tanpa mengetahui sedikitpun resiko dari tindakan tersebut.

Di Kabupaten Keerom sepanjang 2011 ditemukan sebanyak 34 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 4 masih dalam tergolong HIV sedangkan 30 lainnya sudah dalam kondisi AIDS. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom menunjukkan jumlah kasus paling tinggi ada di Arso, yakni 14 kasus, disusul Arso Timur 10, Skanto 6, dan Senggi 4. Belum ditemukan kasus untuk tiga distrik lainnya yaitu Web, Waris, dan Towe. Dari 34 kasus tersebut juga diketahui 20 terdeteksi pada laki-laki dan 14 lainnya adalah perempuan. Paling banyak ada pada kelompok umur 20-29 tahun, yaitu sebanyak 20 kasus.

(Anthonius H. Citra Wijaya & Charley M. Bisai, Peneliti Pusat KEUDA Uncen)
 

 


KAJIAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PUBLIK KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2012 (PENGANGGARAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN)

A. PENDAHULUAN
Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang sangat strategis dalam hal pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Luas lahan yang datar dengan biosifik dan agroekosistem yang sangat mendukung menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi dan ternak sapi potong di Provinsi Papua. Namun demikian tingkat produktifitas tanaman padi yang dihasilkan selama ini masih dibawah rata-rata nasional yang akan menyulitkan pemerintah daerah untuk memposisikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi nasional.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke terlihat cukup tinggi, akan tetapi dengan kecenderungan yang melambat dan terus berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Adapun beberapa sektor yang menjadi basis perekonomian wilayah selama ini adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta listrik, gas dan air bersih. Meskipun pertumbuhan ekonominya cukup tinggi ternyata tidak dibarengi dengan perbaikan distribusi pendapatan. Sehingga kualitas pembangunan ekonomi yang dicapai selama ini dapat dikatakan rendah. Selain itu, walaupun kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Merauke tampak lebih baik bila dibandingkan Provinsi Papua secara keseluruhan, namun, gap IPM antara Kabupaten Merauke dengan Provinsi Papua semakin lama semakin berkurang setiap tahunnya. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Merauke masih kalah cepat dibandingkan beberapa daerah lainnya di Provinsi Papua.
B. PENDAPATAN DAERAH
Sumber PAD terbesar di kabupaten Merauke berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah terutama  berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Merpati Nusantara Airlines. Peranan retribusi daerah terhadap total PAD relatif lebih baik dibandingkan pajak daerah, dimana  retribusi perijinan tertentu merupakan kontributor terbesar dalam komposisi retribusi daerah.
Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap PDRB di Kabupaten Merauke bernilai positif dan besar akan tetapi dengan kecenderungan yang terus menurun.  Tingkat diskreasi yang merupakan keleluasaan fiskal kabupaten Merauke dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan keleluasaan yang tinggi walau persentasenya cenderung menurun. Untuk itu, Pemerintah daerah dengan tingkat diskreasi yang cenderung tinggi, diharapkan dapat lebih mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh ekonomi masyarakat  dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan program-program pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan dan merupakan sektor unggulan wilayah yaitu sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat akan berdampak positip pada penerimaan dari yang bersumber pajak dan retribusi daerah.
C. BELANJA DAERAH
Belanja daerah kabupaten Merauke mengalami peningkatan  yang berfluktuatif, dan cenderung daya serapnya rendah. Sedangkan belanja  perkapita Kabupaten Merauke mengalami perkembangan dengan fluktuasi yang cukup tajam, namun secara rata-rata cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Dengan kondisi belanja seperti ini maka pemerintah daerah sepatutnya meningkatkan daya serap belanja dan belanja per kapita agar pelayanan pada masyarakat selalu dapat ditingkatkan setiap tahun.
Belanja sektor pemerintahan umum masih mendominasi total belanja di kabupaten Merauke, melebihi belanja pada sektor-sektor kunci yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh karena sektor pendidikan dan kesehatan sangat terkait erat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang tinggi setiap tahunnya untuk mengalokasikan minimal belanja pendidikan dan kesehatan sebesar 20% sebagaimana yang di atur dalam undang-undang.
Untuk Belanja  sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan dan sektor kehutanan proporsinya menempati posisi terendah di kabupaten Merauke. Meskipun sektor-sektor tersebut merupakan motor penggerak perekonomian wilayah.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten Merauke pada hakekatnya sudah berjalan dengan baik, namun penetapan perundang-undangan perencanaan dan penganggarannya  belum tepat waktu. Penentuan  target anggaran sudah dilakukan dengan layak dan proses penyusunannya pun cukup  realisitis dan dinilai baik,demikian juga sistim pemantauan dan evaluasi partisipasi yang komprehensif telah  berjalan dengan cukup baik.
Pelaksanaan anggaran di kabupaten Merauke secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.  Penerapan praktik-praktik manajemen kas yang efektif guna memastikan pengelolaan dana yang efisien dalam pelayanan sudah berjalan baik dengan sistem pemungutan dan penagihan yang efisien. Sistem akuntansi yang menjamin terlaksananya akuntansi yang tepat atas seluruh transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan eksternal dan internal juga sudah dapat diandalkan, wajar, dan tepat waktu. Namun Pengelolaan yang hati-hati atas pinjaman daerah, investasi daerah, serta kepemilikan dalam BUMD belum cukup baik pelaksanaannya. Demikian juga upaya peningkatan keefektifan pengelolaan aset daerah melalui perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang yang menjamin terciptanya layanan terbaik dalam mendukung kelancaran aktifitas pemerintahan belum dilakukan dengan baik di kabupaten Merauke.
Pengawasan dan Akuntabilitas  yang dilakukan di Kabupaten merauke sudah berjalan dengan cukup baik walaupun SDM yang berkualifikasi  jabatan fungsional auditor dan yang berlatar belakang akuntansi jumlahnya belum memadai. Temuan audit internal di kabupaten Merauke selalu segera ditindaklanjuti, namun untuk  audit eksternal  guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, belum optimal  dilaksanakan di kabupaten Merauke.
E. SEKTOR SEKTOR STRATEGIS
1. SEKTOR PENDIDIKAN
Daya serap belanja di sektor pendidikan masih rendah, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkait dengan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi karena alokasi belanja di sektor pendidikan selama ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Selama ini belanja tak langsung masih mendominasi komposisi belanja di sektor pendidikan. Adapun jenis belanja tak langsung yang paling besar prorporsinya adalah belanja pegawai. Menyusul kemudian belanja modal dan belanja barang/jasa. Terlihat juga daya serap belanja di sektor pendidikan masih rendah, yang mana hal ini berdampak terhadap kinerja keluaran di sektor pendidikan. Diantaranya  penyerapan tingkat pendidikan di Kabupaten Merauke cenderung mengalami penurunan, ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pendidikan belum dapat diatasi dengan baik, dan rasio murid terhadap guru maupun sekolah sampai saat ini belum mencapai rasiio yang ideal.
2. SEKTOR KESEHATAN
Daya serap belanja di sektor kesehatan masih rendah, serta alokasi belanja di sektor kesehatan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya mengakibatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi tidak merata, dan pencapaian pemenuhan SPM di bidang kesehatan berjalan lambat.
Walaupun belanja di sektor kesehatan terus meningkat, namun jumlah dokter serta puskesmas yang tersedia belum memenuhi angka ideal untuk dapat melayani pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam masyarakat secara merata. Bahkan kecenderungan rasio dokter/bidan terhadap penduduk mengalami penurunan, yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah dokter dan bidan. Fakta berikutnya, angka kematian bayi di Kabupaten Merauke masih tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah. Dua kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan kesehatan di Kabupaten Merauke dapat dikatakan masih rendah.
3. SEKTOR INFRASTRUKTUR
Realisasi belanja  di sektor infrastruktur selalu lebih rendah dibandingkan anggaran atau perubahan belanja yang ditetapkan, yang menyebabkan daya serap belanja yang dicapai sektor ini sangat rendah. Adanya realokasi belanja sektoral menyebabkan alokasi belanja di sektor infrastruktur mengalami penurunan. Belanja langsung dan tidak langsung sektor infrastruktur cenderung berfluktuasi.
Sarana dan prasarana transportasi berikutnya yang cukup besar mendorong perekonomian wilayah selama ini di Kabupaten Merauke adalah transportasi udara, demikian juga transportasi laut dan sungai merupakan transportasi yang vital dan menunjang menunjang pembangunan daerah Kabupaten Merauke. Pada transportasi udara telah tersedia Bandara Mopah yang berkapasitas pesawat besar, sedang dan kecil yang melayani rute antar provinsi dan antar kabupaten. Sedangkan untuk transportasi laut dan sungai tersedia pelabuhan yang berkapasitas pelayaran samudera. Pelayaran perintis dan kontainer.
Kepuasan layanan yang diterima masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur dasar yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dapat dikatakan mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini karena pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa distrik yang jauh terletak di pedalaman.
4. SEKTOR PERTANIAN
Realisasi belanja  pada sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan dan perikanan dan kelautan) setiap tahunnya lebih kecil dari pada anggaran maupun perubahan belanja yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan daya serap belanja di sektor-sektor pertanian selalu selalu rendah. 
Pertumbuhan realisasi belanja pada sektor ekononomi pertanian cenderung menurun, sementara laju pertumbuhan penduduk meningkat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya belanja perkapita di sektor pertanian, yang menggambarkan bahwa perhatian pemerintah kabupaten terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal.
Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja langsung sangat mendominasi komposisi belanja  di sektor pertanian. Dimana yang paling besar kontribusinya dalam komposisi belanja langsung adalah belanja modal.
Padi, perikanan laut dan ternak sapi merupakan komoditi-komoditi unggulan pertanian Kabupaten Merauke dengan tingkat produksi yang setiap tahunnya bervariasi. Kawasan sentra produksi padi di Kabupaten Merauke sebagian besar berlokasi di wilayah transmigrasi yang penduduknya mayoritas non Papua seperti Tanah Miring, Kurik dan Semangga. Selain padi, komoditi tanaman pangan lainnya yang juga besar potensinya adalah jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Selain pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Merauke. Andalan komoditi sektor perikanan adalah ikan kakap, ikan bulanak, ikan kuru, dan udang putih. Sedangkan pada sektor peternakan adalah ternak sapi yang mampu menghasilkan produktifitas daging sapi di atas produktifitas rata-rata nasional.

F. ISU-ISU STRATEGIS
1. KEMISKINAN
Merauke merupakan kabupaten yang paling rendah memiliki jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua, bahkan tingkat kemiskinannya termasuk rendah untuk ukuran Indonesia. Beberapa  distrik di Kabupaten Merauke yang teridentifikasi paling banyak penduduk miskinnya adalah Distrik Merauke, Distrik Kimaam dan Tabonji.
Kemiskinan yang terjadi di Merauke bukan hanya disebabkan faktor struktural saja, namun juga budaya ekonomi masyarakat yang masih tradisional membuat mereka rentan terhadap kemiskinan. Terutama sekali pada penduduk asli Merauke yang sebagian besar hidup di pedalaman yang banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan misalkan keterbatasan akses atau infrastruktur, akses pangan, akses kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses perumahan, akses air bersih dan sanitasi dan akses aman dan partisipasi.
Keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan tercermin dengan dibentuknya tim koordinasi untuk menanggulangi dan mengendalikan jumlah penduduk miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan TKPK Kabupaten Merauke sesuai panduan adalah dengan meningkatkan pendapatan dan  sekaligus mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin terutama  dalam  memperoleh  pelayanan  dasar.

2. ISU GENDER
Kualitas kesehatan penduduk perempuan di Kabupaten Merauke terlihat lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki, namun kualitas pendidikannya lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Rendahnya kualitas pendidikan perempuan di Kabupaten Merauke disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.
Angka IPM di Kabupaten Merauke cenderung meningkat, namun tidak diikuti dengan angka IPG. Hal ini menunjukkan bahwa masih upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan gender di bidang social, politik, ekonomi yang belum tercapai. Angka IDG Kabupaten Merauke mengalami peningkatan yang  disebabkan karena tingginya indikator pemberdayaan gender yang dapat dicapai.
Isu gender yang spesifik di Kabupaten Merauke adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan sebagai individu dan manusia untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak dipicu karena Miras dari kaum laki-laki atau suami.
3. ISU HAIV/AIDS
Jumlah penduduk di Kabupaten Merauke yang terdeteksi HIV/AIDS kasusnya cenderung berfluktuasi dan meningkat. Penyumbang terbesar untuk kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke jika dilihat dari jenis pekerjaan adalah ibu rumah tangga. Apabila dilihat berdasarkan usia penduduk, sampai saat ini usia-usia produktif diantara 14-49 tahun merupakan penduduk yang paling banyak menderita HIV/AIDS.
Satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua, bahkan di Indonesia, yang memulai Perda tentang penanganan dan penanggulangan AIDs adalah Kabupaten Merauke. Selain melalui Perda, keberhasilan menangani HIV/AIDS di Kabupaten Merauke juga karena adanya beberapa program kebijakan yang aplikatif.
4. ISU OTONOMI KHUSUS
Penerimaan dana otsus di kabupaten Merauke cenderung berfluktuasi dan berkontribusi sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi  dana otsus terhadap total pendapatan daerah sepanjang tahun 2007-2010 cenderung mengalami penurunan, seiring dengan bertambahnya daerah pemekaran baru di Provinsi Papua.
Alokasi belanja sektoral yang bersumber dari dana otsus, untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan selama ini. Namun secara rata-rata belum memenuhi amanat Undang-Undang Otsus Papua. Sedangkan untuk alokasi di sektor kesehatan telah memenuhi ketentuan minimal Undang-Undang Otsus.
Selain belum memenuh amanat Otsus, daya serap penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan juga belum maksimal. Selain itu juga belum transparan. Hal ini menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan dari pemerintah kabupaten untuk penduduk asli papua di Kabupaten Merauke, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penerimaan dana otsus di kabupaten Merauke cenderung berfluktuasi dan berkontribusi sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi  dana otsus terhadap total pendapatan daerah sepanjang tahun 2007-2010 cenderung mengalami penurunan, seiring dengan bertambahnya daerah pemekaran baru di Provinsi Papua.
Alokasi belanja sektoral yang bersumber dari dana otsus, untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan selama ini. Namun secara rata-rata belum memenuhi amanat Undang-Undang Otsus Papua. Sedangkan untuk alokasi di sektor kesehatan telah memenuhi ketentuan minimal Undang-Undang Otsus.
Selain belum memenuh amanat Otsus, daya serap penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan juga belum maksimal. Selain itu juga belum transparan. Hal ini menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan dari pemerintah kabupaten untuk penduduk asli papua di Kabupaten Merauke, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus, dengan program-progran kebijakan atau kebijakan yang diperlukan : (i) peningkatan alokasi belanja yang lebih mengarah pada peningkatan kesejahteraan baik masyarakat maupun aparat di kampung terutama untuk  sektor pendidikan dan kesehatan seperti penduduk usia sekolah, guru, tenaga medis dengan pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas perumahan bagi guru dan tenaga medis di kampung, (ii) melakukan kajian efektifitas pengelolaan dana otsus di kabupaten Merauke guna melihat keluaran, hasil dan dampak dari pemanfaatan dana otsus bagi masyarakat, (iii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana otsus, (iv)  peningkatan daya serap dana otsus melalui percepatan tahap-tahap persiapan dalam melaksanakan penggunaan dana otsus.
(Yundy Hafizrianda, Pusat KEUDA Uncen)