Melihat berita maupun media online yang menampilkan berita tentang bencana alam yang datang hanya hitungan detik namun meninggalkan luka yang membekas sebab nyawa dan harta habis terhampas ombak pantai yang misterius itu.

Image result for tsunami
Sumber : Google.Com

Bencana alam itu membawa kita semua pada satu ruang yang disebut waktu, sebab bangkit itu butuh waktu yang tidak sedikit atau kasarnya mulai menjalankan hidup dari titik nol.

Properti dibangun puluhan tahun, hari ini hanya tinggal kenangan karena bangsa ini tidak pernah mau belajar dari bangsa lain sebut saja Jepang yang warganya hidup minimalis sebab ada alasan yang masuk akal yaitu Jepang merupakan wilayah atau negara yang sering terkena bencana gempa bumi.

Jepang merupakan wilayah yang sering sekali terkena gempa membuat warga hampir rata-rata memilih hidup minimalis dengan properti sesuai kebutuhan hidup atau lebih jauh lagi belanja fungsi.

Sementara itu, bila dikaitkan dengan bencana alam atau kebakaran di Indonesia biasanya menurut berita memberikan informasi berkait dengan jumlah kerugian harta benda yang bertampak biasanya dimunculkan sebagai trending topik beberapa media nasional maupun media online.

Selanjutnya bangsa ini harus belajar banyak dari sejarah tentang berbagai peristiwa baik alam maupun human erros dibeberapa daerah di Indonesia bahkan luar Indonesia sebagai rujukan penting untuk hidup sederhana atau minimalis dan sehat sebab ledakan penduduk semakin tak terkendali yang menyebabkan hunian tumbuh tidak bersahabat dengan alam.

Mulai tahun ini, harus menata kembali diri walaupun sudah jauh melangkah dalam sesuatu tindakan yang sebenarnya salah ketika ukuran ruang dan waktu kekinian, maka tidak ada salahnya untuk mulai tahun ini mulai hidup minimalis dan sehat. @arkam
Membaca pendapat berbagai pakar dengan ribuan analisis berkait dengan satu wilayah timur Indonesia yang katanya terluas nomor 2 (dua) setelah Kalimantan ini yang juga bila dilihat lagi memakai ukuran luas wilayah itu, maka potensi ekonomi baik darat, laut dan udara terbaik di planet yang hanya satu ini.

Sementara itu, bila dilihat lagi memakai ukuran integrasi kedalam peta Indonesia sampai tahun ini, perjalanannya sudah sedikit berubah walaupun ada sedikit turbulensi itu wajat-wajar saja sebab tingkat kemajuan (pendidikan) warga masih duduk belum sama rata dengan teman-teman dari daerah yang nun jauh di Pulau Ambon, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Sumatra.

Selanjutnya dalam perjalanan politik istimewa dengan pemberlakuan khusus seperti perawatan bayi dalam inkubator, ini semua dilakukan karena ada sebagian bangsa Papua yang inggin memisahkan diri karena tidak pernah sama sekali merasakan arti keadilan seperti yang disimpolkan dengan padi dan kapas itu.

Kondisi ketidak adilan disebabkan disebabkan bermacam-macam warna hidup membuat Jakarta mengeluarkan jurus politik istimewa dengan keuangan otonomi khusus, namun masih ada saja soal yang terlewatkan untuk diselesaikan Jakarta bersama perwakilan di Papua.

Akhir tahun ini, mulai hangat di Jakarta yaitu pembangunan Papua berbasis 7 (tujuh) wilayah adat sudah mendesak untuk dilaksanakan dalam menaikan Indeks Kebahagiaan Orang Asli Papua yang selama ini masih fluktuatif agar menjadi konstan.

Dalam tema yang diangkat ini, berawal dari keprihatinan penulis melihat peta ekonomi warga Papua selama era politik keistimewaan ini warga masih berada dalam kondisi yang memiluka sebab begitu banyak keuangan otonomi khusus sampai tahun ini belum juga mampu menaikkan total asset warga Papua dalam bentuk uang dibank, namun gambaran yang didapatkan mereka hanya dipaksanakan untuk menaikan belanja konsumsi yang diukur dari tumbuh sumburnya newcomers (usha non Papua).

Semakin tumbuhnya newcomers itu, bukan berdampak buruk pada usaha warga Papua, yang membuat teman-teman di pemerintahan bahkan sampai wilayah politik yang katanya mewakili suara rakyat itu bicara warga Papua harus mendapatkan proteksi.

Cerita proteksi sebenarnya bukan saran utama dalam menyelesaikan masalah sebab proses sebuah bisnis itu tumbuh melalui sebuah siklus bisnis yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen yang difasilitasi oleh sebuah jembatan yang dalam ilmu pemasaran biasa disebut Saluran Distribusi.

Saluran itu, biasanya terbangun atas kesepahaman kedua belah pihak dengan harga yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama, walaupun dalam perjalanan fluktuatif, tetapi itu wajar-wajar saja bagi petani atau produsen.

Persoalan kita yang belum terpevahkan berkait pembagian wilayah adat atau dalam diskusi lain biasa juga disebut wilayah pembangunan yang dalam perjalan sampai tahun ini belum juga memberi dampak ekonomi pada warga Papua, itu bisa juga diukur dari berapa warga Papua yang memiliki buku tabungan serta belum juga dilihat dari berapa total asset warga Papua dalam bentuk uang.

Berangkat dari ukuran belanja tabungan dan total asset, maka dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi tidak bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan dari cita-cita dari arti BANGKIT itu sendiri, hal ini juga diperparah lagi dengan publikasi media online katada yang menampilkan data Kabupaten pengelolaan APBD terbaik di bidang ekonomi, hanya 2 (dua) kabupaten di Papua yaitu : Asmat dan Pegubin, dinyal ini memberikan simpulan bahwa pengembangan sektor ekonomi di wilayah adat masih sebatas wacana dan serimonial saja.

Melihat dari cerita singkat di atas, maka perlu ada konsep pembangunan ekonomi semeja yang dilakukan pada wilayah adat yang terlebih dahulu dibuatkan Road Map pengembangan komoditas dimulai dari hulu sampai hilir dengan selalu melibatkan tokoh masyarakat pada masing-masing wilayah adat sebagai pendamping warga Papua dalam melakukan usahanya.

Keterlibatan tokoh masyarakat itu, penting sebab pemerintahan non formal sudah ada sebelum adanya pemerintahan modern, oleh karena itu, para elit tingkat kampung perlu diberikan kewenangan yang hampir setingkat dengan pimpinan daerah, sebab sistem pemerintahan formal dan non formal masing-masing menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.@arkam     
Melihat dan membaca kembali perjalanan politik istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayah paling timur Indonesia yang katanya luas wilayahnya terbesar nomor 2 (dua) setelah Kalimantan dengan air yang bening dan hutan yang hijau tidak berbanding lurus dengan kemiskinan, padalah jumlah penduduk hanya 3.207.444 jiwa yang katanya akan mencapai bonus demografi itu.

Sementara itu, bila dilihat dari masa berintegrasi dengan Indonesia sampai tahun ini sudah melahirkan 2 (dua) Provinsi dan 28 (dua puluh delapan) Kabupaten, 1 (satu) Kota di Provinsi Papua serta 12 (dua belas) Kabupaten, 1 (satu) Kota di Provinsi Papua Barat. Sinyal ini memberikan informasi bahwa Tanah Papua ini sudah disekat-sekat habis oleh Pemerintah.

Merujuk pada sekat di atas, maka timbul pertanyaan, apakah sekat itu sudah memperhatikan peta budaya ataukah hanya memakai foto satelit..?? Para pembaca pasti ada yang bertanya-tanya berapa besar pentingnya issu ini harus dimunculkan kembali dengan alasan yang mungkin bisa sedikit diduga yaitu kenapa orang Papua tidak bersyukur bahwa sudah diberikan politik istimewa dengan slogan kekhususan itu.

Para pembaca sekalian, Papau yang berbentuk burung kasuari itu bukan tanah konsong yang tak berpenghuni atau lebih mendunia itu dibilang tanah tak bertuan, yang bila ditarik lagi kepeta wilayah adat, maka ada kesepahaman bersama antar pihak membaginya kedalam 7 (tujuh) wilayah adat yaitu : 2 (dua) berada di Provinsi Papua Barat dan 5 (lima) berada di wilayah Provinsi Papua.

Pada 7 (tujuh) wilayah adat ini masing-masing wilayah mempunyai peta budaya yang sudah tergambar ribuan tahun yang lalu dan telah melembaga teramat kuat dengan hak kesulungan masing-masing teritorial adat yang dalam perjalanan pembagian wilayah adat mungkin dianggap sepeleh olah para penyusun ataukah para penyusun pura-pura tidak mengerti ataukah mungkin su lupa baca buku etnografi Papua.

Perjalanan pemerintahan sampai Tahun ini, secara perlahan-lahan mulai terbentuk benjolan kecil yang pada suatu masa ditahun-tahun mendatang akan memuntahkan aroma tak sedap ke semua sendi-sendi kehidupan sosial warga Papua yaitu KONFLIK pada pusaran kekuasaan dan ekonomi yang disebabkan tidak ada penjelasan yang berkait dengan arti KO PU BAPA NAMA SIAPA DAN KO PU MAMA NAMA SIAPA??.

Masalah seperti ini biasanya muncul pada saat dimana pesta-pesta politik sedang berlangsung atau pembagian jabatan dalam pemerintahan formal dalam sebuah kepemimpinan atau biasa juga terjadi pada pusaran distribusi ekonomi yang tidak merata atau berkeadilan itu.

Sebelum mencari lebih jauh, maka ada baiknya meminjam satu masukan yang masih hidup sepanjang masah yaitu pesan Zokrates "sesuatu yang tidak diteliti, tidak pantas untuk dijalani". Pesan itu dalam terjemahan bebas adalah segala sesuatu yang akan dilakukan pemerintah daerah perlu sekali merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan dengan sukses storynya sebelum pemerintah menjalankannya di Papua.

Melihat kembali lagi pada pembentukan sekat-sekat baru di Tanah Papua ini mulai memunculkan benjolan kecil yaitu adanya tarik ulur antar warga masyarakat berdasarkan pembagian peta wilayah adat sebab ada suku bangsa Papua yang masih menolak pembagian itu karena rantai nilai budaya moyang mereka bukan bagian dari wilayah itu, namun hukum Indonesia memaksakan suku bangsa tertentu untuk masuk ikut wilayah adat suku bangsa yang lain.

Sementara itu, perjalanan sistem pemerintahan sampai tahun ini, belum berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan pemerintah sebab hampir dipastikan bahwa masih sebagian besar dari warga belum memahami apa arti kalimat tanya "KO PU BAPA NAMA SIAPA DAN KO PU MAMA NAMA SIAPA ?, hal ini yang dianggap sebagai penyebab utama konflik, sementara catatan yang lain memberikan kesimpulan KONFLIK itu terjadi karena Distribusi Keadilan Ekonomi.

Tema merebut Instak Ulang 7 (tujuh) Wilayah Adat, dihadirkan sebagai bahan perenungan pembaca berkait dengan konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini, apakah disebabkan pembagian wilayah adat yang tidak memperhatikan peta adat warga setempat atau sudah mempertimbangkan elemen tersebut, namun pada proses pelaksanaan tidak partisipatif.

Konflik itu akan terus berlanjut karena modal pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya diterima warga setempat karena kita tidak mendengar apa yang mereka ingginkan, untuk itu solusi yang ditawarkan sudah mendesar untuk dilakukan kajian ulang batas-batas wilayah adat dengan memakai foto budaya, setelah itu barulah dibuatkan Tata Ruang masing-masing wilayah. @arkam
KETUK MAKA PINTU AKAN DIBUKA. Sepotong kalimat ini diambil dari buku suci tempat dimana orang-orang percaya melaksanakan meditasi itu sebagai sebuah renungan hidup. Tete Manis Kase Air bersih seperti cermin muka dan kase juga hutan yang hijau sementara warga pribumsi miskin itu yang jadi soal.

Luas wilayah Papua sudah secara langsung menjelaskan ketimpangan sosial ekonomi seperti simbol padi dan kapas dalam lembaran konstitusi diambil mewakili berjuta alasan yang direkomendasikan para analis tentang bagaimana menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi atau dalam bahasa ilmu pemerintahan dibilang rentang kendali atau analisis tra laku bilang pemerintah belum hadir di wilayah Tanah Papua. 

Sementara itu, bila dilihat kembali pada persoalan ketimpangan ekonomi yang disebabkan tingkat kemajuan (pendidikan) serta persoalan HAM dan Kemiskinan juga merupakan alasan utama yang direkomendasikan para analis kepada Jakarta untuk dibentuk sekat-sekat baru yang diberinama politik kekhususan itu.

Dalam catatan ekonomi itu ada yang dikenal dengan sebutan P3 (Profit, People, Planet) Tiga elemen atau komponen kunci tersebut sudah selalau dan selalu harus diperhatikan Perusahaan sebab selain mencari keuntungan disitu ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pemilik hak ulayat serta pelestarian lingkungan sudah menjadi tanggung jawab Perusahaan sebab ada hutang Generasi yang harus dibayarkan ketika perusahaan sudah tidak lagi beroperasi.

Melihat pada ukuran P3 di atas, maka Sis dan Bro diminta untuk sisihkan waktu lima menit saja untuk menganalisis satu isu yang menarik, namun kurang mengigit kalau diukur dari aspek manfaat yang diperoleh, namun apa salahnya kalau kita juga ikut memberikan kontribusi pemikiran di era politik kekhususan ini guna melahirkan satu inovasi baru.

Sebelum melangkah jauh kedalam, maka ada baiknya kita coba melihat kembali issu yang teramat menarik untuk dianalisis yakni "Persoalan Masyarakat Adat" menyuarakan hak-hak mereka dengan mendatangi parlemen yang katanya selalu hadir mewakili suara rakyat atau mewakili perahu mereka.

Apakah pernah terlintas di pikiran kita untuk menyelesaikan soal yang masih terus bermunculan berkait dengan nilai dalam hukum adat yang tidak bisa diselesaikan dengan memakai hukum pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat adat menyuarakan hak-hak mereka yang belum diselesaikan dilihat dari kacamata pembangunan berkelanjutan.

Mereka bersuara jangan diukur dengan besarnya rupiah yang dibayarkan, Mereka bersuara karena sudah tergusur dari tanah leluhurnya, Mereka bersuara minta pertolongan sebab Mereka adalah korban dari sebuah pembangunan dan mereka juga bersuara agar tidak disalahkan generasi penerus di masa depan nanti.

Mereka yang bersuara ini sebenarnya juga merupakan  pahlahan pembangunan yang perlu sekali mendapatkan perhatian pemerintah karena mereka sudah melepaskan tanah adatnya untuk kepentingan merawat kesatuan atau dengan kata lain menjaga keutuhan peta Indonesia ini perlu mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari pemerintah daerah dalam bentuk pemberian kompensasi finansial yang bersumber dari dana 1 % APBD setiap tahun karena disitu ada tanggung jawab sosial yang harus dilakukan pemerintah kepada warga pribumi pemilik hak ulayat.@arkam   
Bicara kawan jangan diam membisu, dihadirkan sebagai jembatan penghubung kita untuk bersama-sama merajut kembali satu tungku dalam satu rumah adat yang akhir-akhir ini mulai sedikit retak karena ada tiupun anggin kebohongan yang sedang ditiupkan oleh kaum terdidik yang pendapatnya kurang terdidik itu.

Kawan, jangan biarkan warga probumi berteriak karena warisan leluhur mereka mau dirampok atau bahkan sudah dirampok para pemilik modal. kawan lihat-lihat kepedalaman kepala Burung Kasuari nun jauh dibelantara rimba raya Domberasi (lihat peta Papua) ada gesekan antar warga pribumi dengan warga pribumi yang berada di pusaran Birokrasi Pemerintahan.

Kawan berbaliklah walaupun warga pribumsi secara luas sudah mengetahui siapa penulis cerita drama ini, Kawan jangan biarkan mereka bertengkar sebab pertengkaran akan melahirkan atau membentuk satu titik masuk sebagai peluang bagai para pemilik modal untuk menjarah habis-habisan harta warisan leluhur.

Kawan, cobalah untuk kembali membaca sejarah perjalanan perjuangan hak-hak masyarakat di hutan adat yang sampai dengan Tahun ini juga belum ada kesepahaman dalam bentuk regulasi atau hukum yang menjelaskan hutan pemerintah dan hutan adat, sebab di tanah Kasuari ini yang ada hanya hutan Adat kawan.

Persoalan hutan adat sudah lama diperjuangkan namun sampai Tahun ini belum ada aturan yang jelas karena banyak kepentingan yang bermain disana juga kawan, namun dalam cerita ini lebih fokus pada struktur kelembagaan adat di beberapa wilayah di Papua ini tidak jelas atau tidak tergambar dengan baik seperti struktur adat masyarakat "Mamta".

Penulis sejarah pemikiran ekonomi Prof. Wim Polli mengatakan kuatnya mata rantai biasanya ditentukan matarantai yang terlemah. Merujuk pada pendapat itu, maka bisa juga dijelaskan bahwa konflik hak ulayat sebagian besar dipengaruhi struktur kelembagaan adat yang rapuh atau lemah itu dilihat kaum terdidik yang pemikirannya kurang terdidik untuk masuk dengan para pemilik modal untuk menjarah karena mata rantai terlemah dalam masyarakat adat yaitu kelembagaan adat.

Kawan berbalik sembilan puluh derajat, walaupun sudah jauh melangkah, kawan jangan jangan buatkan luka sebab luka pasti akan meninggalkan bekas luka.

Kawan, jangan biarkan warga pribumsi terus berteriak, namun bantu mereka dengan cara mendengar apa yang di suarakan, sebab Indonesia itu harus hadir di pinggiran Tanah Papua dengan membawah slogan Putih Tulang dan Mera Dara harus benar-benar menaikkan rasa keindonesiaan warga primbumi yang sudah sedikit memudar karena banyak cerita novel yang sedang ditontonkan para elit lokal saat ini.

Kawan, fakta sejarah yang ditulis berulang-ulang oleh generasi pendahulu kenapa dalam perjalanan tahun ini harus diputar balikkan karena lebih dominand Need For Power ketimbang Need fo Afiliation yang seharusnya dipelihara sebagai warisan leluhur yang terbangun puluhan tahun hanya bermodalkan saling percaya.

Kawan, bedah pendapat dan kepentingan politik itu biasa yang tidak biasa itu sejarah kepemilikan tanah adat jangan diputar balikkan karena kepentingan ekonomi. kawan bicara yang jujur walaupun semua warga pemilik hak ulayat tahu bahwa yang bermain drama itu Kawan. @arkam

Gambar mungkin berisi: teks yang menyatakan 'otonomi khhusus PAPUA PAPUA BARAT'

Sis and Bro kam semua yang lagi menulis hari esok dengan tinta penanya sendiri-sendiri, namun ada baiknya kam sediakan waktu lima sampai sepuluh menit untuk membuat ramalan sisah tujuh tahun lagi politik kekhususan yang diberikan Jakarta berakhir, maka berakhir juga kontrak politik tanah ini dengan Jakarta atau ada modal politik kekhususan lain yang diberikan.

Kawan semua diskusi semakin menarik dikalau teman diskusi alias pisgor (pisang goreng) di hadirkan sebagai penambah semangat karena gurihnya pisang menambah cair suasana diskusi.

Politik kekhususan di masa tahun politik ini, apakah masih menjadi issu central para kontestan politik untuk menangkap simpatisan untuk memberikan suara pada saat pemilihan anggota parlemen nanti, atau issu politik kekhususan ini sudah tidak menjadi trending topik dalam hati warga lokal. 

Sis dan Bro, ada pertanyaan yang sebenarnya menarik namun kurang memgigit para politisi di 2019 yaitu "sisah 7 (tujuh) tahun lagi politik kekhususan yang diberikan Jakarta berakhir, maka berakhir juga kontrak politik Papua dengan Jakarta ini masih menjadi sebuah produk yang kalau digoreng akan semakin gurih dan cepat laris manis di pasar.

Pasar akan merespon dengan cepat karena tingkat kemajuan (pendidikan) serba paspasan membuat tingkat kemampuan menganalisis issu itu benar atau tidak masih sangat terbatas yang menyebabkan terbentuknya ruang kosong yang dimanfaatkan para politisi untuk mendulang suara sebanyak mungkin.
21 November 2018, kita baru saja merayakan otonomi khusus yang bila dilihat kembali berjalanan sejarahnya teramat sanggat melelahkan untuk di dalami dan di dalmi lebih dalam lagi sebab kita semua masih membaca makna politik khusus itu dengan saling menuduh satu sama lain.
Persoalan beda pendapat itu sebenarnya baik adanya, sebab tidak ada yang sempurna dan manusia itu harus saling menggisi karena perjalanannya zaman itu selalu membutuhkan satu alat yang namanya kompetensi karena ada istilah-istilah baru yang tidak dipahami oleh inkamben (orang) tua yang selalu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman.
Fenomena Papua, hari ini mulai tren dengan ekonomi hijau atau pembangunan berkelanjutan yang disarankan kawan-kawan dari planet yang sudah tidak ada perbedaan bilan dilihat dari tingkat kemajuan dan Index Kebahagiaan yang sudah di atas rata-rata mau dipaksakan untuk dilaksanakan seperti kita memaksakan diri secara sepihak untuk membangun rumah diatas Pasir Pantia yang akan kena hantaman obat ketika air pasang.
Pertumbuhan kota dan ledakan jumlah penduduk yang semakin hari meningkat tidak didukung oleh ketersediaan pangan dalam hal ini beras, karena lahan-lahan pertanian semakin sempit atau sudah beralih fungsi menjadi hunian yang membuat pemerintah mulai berfikir keras untuk mengembangkan pangan lokal sebagai titik masuk utama dalam mengantisipasi ledakan penduduk di masa depan.
Sagu merupakan salah satu komoditas lokal papua yang menjadi unggulan daerah yang bila dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai tambah yang luar biasa, itu bisa dilihat nilai manfaat pohon sagu dari pucul sampai di ikar pohon sagu memiliki nilai ekonomi tinggi yang pada tahun 2018 ini mulai menjadi trending topik bertepatan dengan pemerintah daerah mulai mengangkat issu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Papua.
Berbicara sagu semakin menarik untuk di dalami, karena produksi tidak ada masalah yang menjadi soal adalah Sagu hanya di konsumsi tiga generasi Inkamben (tua) sementara generasi Milenial rata sudah hampir separuh anak-anak asli Papua sudah dimanjakan dengan Nasi karena Beras sudah mengalir sampai di Kampung-Kampung dan Dusun.
Untuk mengembalikan budaya makan sagu kepada generasi muda Papua untuk mengkonsumsi Beras Analog yang berbahan dasar sagu itu, sanggat membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memberikan edukasi secara terus menerus untuk wajib mengkonsumsi Sagu atau produk sejenis berbahan dasar sagu pada waktu-waktu tertentu.